Artikel
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development. selengkapnya
Kirim Komentar
Pemerintah Desa
Sosialisasi Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2026 tentang Program Pembebasan PBB-P2
Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia
Purna Bakti dan Serah Terima Jabatan Pemerintah Desa Negari Berlangsung Lancar
Mari Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat untuk Ekonomi yang Lebih Kuat
.jpeg)
Mengenal Lebih Dekat Desa Negari: Potensi, Demografi, dan Pembangunan Wilayah Pesisir Klungkung
.jpeg)
Monografi Desa
.jpeg)
Pemerintah Desa Negari Terbitkan Publikasi Potensi Desa
Arti Lambang Desa
Profil Wilayah Desa Negari
Sejarah Desa Negari
SOTK Pemerintah Desa
Karang Taruna
BHABINKAMTIBMAS DESA NEGARI
PENYULUH BAHASA BALI
Jadwal Bina Keluarga Balita Tunjung Sari Bulan Juli Tahun 2025
Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif
_20250804_231753_0000.jpg)
PEMBERITAHUAN
Baliho APBDesa Tahun Anggaran 2025
.png)
Baliho APBDesa Tahun Anggaran 2025
Visi dan Misi